Pertanyaan yang sering masuk

Tidak. Kami adalah pendamping administrasi usaha untuk UMKM. Untuk jasa yang menurut peraturan harus dilakukan oleh pihak berizin—seperti akta notaris atau berpraktik sebagai konsultan pajak—kami bekerja sama dengan partner berizin dan akan menyebutkan hal itu secara terbuka sebelum proses dimulai.

Chat WhatsApp kami untuk konsultasi awal gratis. Kami bantu cek kondisi Anda—biasanya muncul jelas mana yang dibutuhkan sekarang & mana yang bisa nanti.

Bisa, tapi kami biasanya merekomendasikan urutan: legalitas dulu (PT/PT Perorangan + NIB), lalu NPWP, lalu pembukuan rutin, lalu administrasi pajak bulanan. Begitu fondasi rapi, layanan rutin jadi jauh lebih mudah.

PT Perorangan (istilah resmi: Perseroan Perorangan) cukup didirikan oleh 1 orang WNI untuk usaha mikro & kecil, dengan pernyataan pendirian elektronik—tidak perlu akta notaris.

PT biasa didirikan oleh 2 orang atau lebih, melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia, dan didaftarkan ke Kemenkumham.

Kami bantu cek mana yang cocok untuk kondisi usaha Anda.

• PT Perorangan ± 3–5 hari kerja setelah dokumen lengkap.
• PT biasa ± 7–14 hari kerja, tergantung jadwal notaris & AHU.
• NIB OSS untuk usaha sederhana bisa ± 1–3 hari kerja.

Estimasi tetap bergantung pada kelengkapan data & ketentuan instansi terkait.

Tergantung KBLI dan zonasi setempat. Untuk beberapa kegiatan usaha disarankan alamat komersial atau virtual office. Kami bantu cek.

CV adalah badan usaha non badan hukum—tanggung jawab sekutu aktif tidak terbatas. PT adalah badan hukum tersendiri yang memisahkan harta perusahaan dari harta pribadi pendiri.

Pendaftaran CV juga melalui notaris & didaftarkan ke Ditjen AHU. Untuk solo founder WNI skala mikro-kecil, PT Perorangan biasanya lebih efisien dibanding CV.

Pengusaha dengan omzet sampai Rp 4,8 M setahun tergolong pengusaha kecil dan tidak wajib dikukuhkan sebagai PKP, tetapi boleh memilih menjadi PKP. Kami bantu pertimbangkan implikasinya.

Skema PPh final UMKM memiliki batas waktu & kriteria. Kami cek kondisi spesifik usaha Anda saat konsultasi.

Coretax adalah sistem administrasi layanan DJP yang baru. Akses resmi hanya melalui domain resmi DJP—hati-hati terhadap situs/aplikasi pihak ketiga yang mengaku sebagai Coretax. Kami bantu setup & pelaporan rutin lewat sistem resmi.

Bisa. Lapor susulan masih dapat dilakukan, namun ada sanksi administrasi (denda keterlambatan). Kami bantu hitung & lapor.

Bukan. Audit dilakukan oleh Akuntan Publik / KAP berizin dan menghasilkan opini audit. Pembukuan kami adalah laporan internal untuk keperluan manajemen & persiapan pajak. Bila Anda butuh audit (misalnya untuk pengajuan kredit bank besar), kami arahkan ke partner KAP.

Harga yang ditampilkan adalah fee jasa kami. Biaya pihak ketiga—seperti jasa notaris, PNBP pemerintah, virtual office, atau izin teknis tambahan—tidak termasuk dan akan dirinci di proposal awal sebelum proses jalan.

Untuk layanan standar, harga sudah dibuat sewajar mungkin. Untuk paket kombinasi (misalnya pendirian + NPWP + pembukuan rutin), biasanya ada penyesuaian. Diskusikan di chat.

Tidak. Keputusan akhir ada di instansi terkait (Kemenkumham, OSS, DJP). Yang bisa kami lakukan adalah menyiapkan dokumen dengan rapi, memastikan KBLI & data sesuai, dan meminimalkan kemungkinan revisi. Klaim "100% pasti lolos" sebaiknya Anda waspadai dari penyedia mana pun.

Bisa. Sebagian besar proses sekarang elektronik (OSS, AHU, Coretax), jadi tidak harus tatap muka. Konsultasi via WhatsApp/online; dokumen dikirim digital.

Tidak. Form di website ini hanya untuk informasi kontak dan ringkasan kebutuhan. Dokumen sensitif baru diminta setelah scope disepakati, melalui kanal yang lebih terkontrol (WhatsApp atau email langsung, dengan disclosure yang jelas).

Lihat Kebijakan Privasi untuk detail. Singkatnya: data dipakai hanya untuk keperluan layanan, tidak dibagikan ke pihak ketiga tanpa persetujuan, dan dapat dihapus atas permintaan Anda.